Pengamat Politik Siti Zuhro menilai adanya ego sektoral menjadi penghalang dua lembaga itu untuk akur. KPK pun tak mau dipanggil karena khawatir pekerjaannya untuk memberantas korupsi jadi terganggu.
Namun yang Siti permasalahkan adalah mengapa DPR bertindak berlebihan di bidang budgeting tapi di bidang legislasi bertindak seadanya.
"Saya melihat potensi pengawasan legislatif yang dilakukan DPR sangat minimalis tapi budgeting over," kata Siti, usai diskusi bertajuk 'DPD RI dan Perjuangan Daerah', di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2011).
Untuk itu, lanjut Siti, keberadaan Banggar perlu dievaluasi. Evaluasi itu nantinya bisa menghasilkan keputusan apakah kewenangan Banggar harus dibatasi atau memformat ulang badan tersebut.
"Perlu dipertanyakan kenapa overnya di budgeting karena ini kan sudah terbuka kotak pandoranya. Kita bisa baca transparan. Evaluasi adalah cara memperbaiki kualitas dewan di bidang anggaran," imbuhnya.
(feb/vit)











































