Gunakan Dana Bansos Termasuk Kejahatan Pemilukada

Jakarta - Sejumlah program bantuan sosial untuk masyarakat justru dipakai untuk keperluan politik kepala daerah. Hal itu dipandang sebagai bentuk politisasi anggaran dan kejahatan Pemilukada.

"Itu politisasi anggaran atau APBD dan itu bentuk kejahatan Pemilukada. Pemerintah perlu mempertimbangkan atau mengkaji ulang pencairan dana Bansos menjelang Pemilukada," ujar anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2011).

Menurut politisi PKB ini, penyaluran dana Bansos memang sangat rawan penyelewengan dan juga tidak tepat sasaran karena diskriminatif. Yang mendapat hanya orang atau kelompok tertentu.

"Penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu juga harus lebih tegas dalam menindak kasus ini. Pelanggaran ini termasuk kategori berat," terang anggota komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini.

Sejumlah program bantuan sosial yang pelaksanaannya di daerah tidak tepat sasaran. Dana yang seharusnya diberi ke masyarakat justru dipakai untuk keperluan politik kepala daerah.

Demikian ungkap Ryaas Rasyid, anggota Wantimpres bidang Otonomi Daerah, tentang masukan wantimpres dalam rapat kabinet paripurna. Dia ditemui wartawan di sela jeda sore rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (28/9).

"Tadi dalam rapat wantimpres beri masukan ada banyak program kerja pemerintah yang tujuannya baik tapi di daerah tidak jalan," ujar Ryaas.

Sebagian besar program kerja dari pusat yang tidak berjalan baik di daerah adalah untuk bantuan sosial. Maklum saja untuk program bantuan sosial, penggunaan dana ratusan milyar yang dikirim dari pusat jadi wewenang pemerintah daerah.

"Tidak fokusnya penggunaan dana akibat adanya kepentingan politik di daerah. Dana yang seharusnya untuk bantuan sosial, dipakai buat pilkada," paparnya.

(her/van)