ICW: Korupsi Politik Lebih Sulit Dibuktikan

Jakarta - Tantangan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai semakin berat.
Sebab, saat ini marak terjadi korupsi politik yang didalangi oleh petinggi parpol.

"KPK kalau dulunya musuhnya kan pejabat daerah, tapi sekarang sudah ke petinggi parpol. Korupsi politik itu lebih sulit dibuktikan," ujar koordinator ICW Danang Widoyoko saat rapat dengar pendapat umum dengan DPD, di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2011).

Danang memberikan contoh kasus proyek-proyek Nazaruddin. Menurutnya proyek-proyek yang dimenangkan Nazaruddin secara hukum sulit dibuktikan karena semua prosesnya sesuai dengan Keppres.

"Kalau saja dia tidak ditangkap dalam kasus suap, mungkin kasus-kasus dia tidak pernah akan mencuat. Karena memang itu sulit dibuktikan," terangnya.

Menurut Danang, permainan proyek seperti dalam kasus Nazaruddin biasanya terjadi di Badan Anggaran (Banggar). Karena disanalah pembahasan program-program dilakukan.

"Nazaruddin kan punya banyak perusahaan dan itu harus dicarikan proyek. Bahkan proyek-proyek itu kadang dibikin sendiri," terangnya.

Oleh karena itu, ICW meminta DPD ikut mengawasi program-program pemeritah khususnya di daerah. Hal ini dikarenakan media maupun LSM sulit sekali menembus rapat-rapat Banggar saat membahas anggaran.

"Sidang Banggar itu tertutup, tidak bisa pantau oleh wartawan dan LSM. DPD juga tidak pernah terlibatkan, makanya pengawasan di daerah harus dilakukan," sarannya.

(her/gun)