KaBIN Pun Tak Kebal Evaluasi & Reshuffle

Jakarta - Sebagai pejabat setingkat menteri, idealnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diperlakukan sama seperti menteri lainnya. Kinerjanya harus bisa dinilai oleh UKP4 dan DPR. KaBIN pun harus diresuffle jika tidak mampu bekerja dengan baik. Alasannya, BIN pun dibiayai uang rakyat lewat APBN.

"Pada tingkat tertentu, walau operasi mengandung kerahasian, dana intelijen adalah dana publik dari pajak. Dengan demikian masyarakat harus menerima benefit dari operasi BIN berupa keamanan. Seharusnya ada evaluasi kepala BIN, dari pengguna di eksekutif dan legislatif, yang direpresentasikan Komisi I. Dengan demikian ada mekanisme pengawasan berlapis," ujar pengamat intelijen Mufti Makarim kepada detikcom, Selasa (27/9/2011) malam.

Mufti menambahkan indikator keberhasilan BIN, bisa dilihat dari sejauh mana informasi intelijen dari BIN bisa disampaikan pada pengguna untuk kemudian ditindaklanjuti. Selama ini kinerja BIN selalu berada di ranah abu-abu sehingga sulit dievaluasi.

"Harus ada evaluasi termasuk untuk sinergi dengan instansi lain," tambah Mufti.

Mufti menilai kinerja Sutanto pun belum maksimal. Seperti dalam kasus bom di Solo ini, Mufti menilai Sutanto lebih banyak menyalahkan peraturan dan undang-undang daripada memperbaiki kinerja agen-agen BIN. Mufti pun berharap BIN dapat bekerja lebih baik untuk menyuplai informasi demi kepentingan keamanan negara.

"Salah satu sorotan Pak Tanto termasuk intelijen, tetapi berpikir masih dalam kerangka normatif. Ketidakmampuan intelijen dihubungkan dengan belum ada payung hukumnya, belum ada aturan hukum dan aturan koordinasi," jelas Mufti.


(rdf/rdf)