Demokrat: Golkar Dikte SBY Soal Reshuffle

Jakarta - Partai Demokrat merespons dorongan Partai Golkar agar Menkeu, Menteri BUMN, dan Menteri ESDM diisi orang profesional. PD melihat Golkar terlalu ikut campur dalam hal reshuffle kabinet.

"Namanya usulan, silakan saja. Asal jangan maksa dan main tekan. Ini soal komunikasi politik. Sikap-sikap bicara, entar yang ditangkap publik, Golkar lagi mendikte malah. Komunikasi politik itu mestinya santun-lah. Rendah hati dan penuh persaudaraan," jelas Wasekjen PD, Ramadhan Pohan.

Hal ini disampaikan Ramadhan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Menurut Ramadhan, masukan Golkar terkait perombakan kabinet tak akan digubris SBY. Apalagi jika disampaikan dengan tekanan.

"Silakan Golkar kasih masukan, tapi jangan pakai gertak dan tekan. Percayalah, sia-sia yang ada, jika komunikasi politik Golkar nggak santun. Ingat, Pak SBY itu nggak bisa didikte, apalagi ditekan-tekan. Percuma itu," tuturnya.

Pandangan senada disampaikan Wasekjen PD Saan Mustopa. Menurutnya, seharusnya parpol koalisi menghargai hak prerogatif presiden.

"Kan kita patuhi saja mekanisme aturan main bahwa yang namanya reshuffle itu kan hak prerogatif presiden tentu presiden tahu menteri-menteri mana yang harus di-reshuffle dan harus dipertahankan, kapan momentum yang tepat," paparnya.

"Partai bukan pada posisi mendorong, mendikte, dengan bahasa-bahasa partai. Hal-hal seperti itu kurang bijak, reshuffle kewenangan presiden," ingatnya.


(van/lrn)