"Jadi soal reshuffle itu bukan soal siapa duduk di mana, tapi masalah kepentingan rakyat. Itu yang paling utama dari reshuffle," ujar Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/9/2011).
Menurut Dradjad, Ketua Umum PAN yang juga Menteri Koordinator Perkonomian Hatta Rajasa sudah diajak berkomunikasi oleh Presiden SBY. Namun sejauh mana pembicaraan tersebut, Dradjad enggan merinci
"Yang jelas sudah ada pembicaraan, tetapi sejauh nama-nama atau posisi kita tidak tahu. Kita hanya diberi penjelasan bahwa akan ada reshuffle, siap saja menghadapi reshuffle," terangnya.
Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sedang mendapat sorotan, baik karena kasus korupsi ataupun masalah pribadi. Desakan untuk perombakan kabinet kembali dilontarkan dan Presiden SBY sudah menangkap pesan itu.
"Tidak bisa menggunakan kata atau kalimat yang lebih terang selain presiden menangkap pesan itu dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membuat perubahan-perubahan dalam kinerja yang tinggal tersisa 3 tahun ke depan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik. Daniel Sparingga, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (15/9), kemarin.
Pelaksanaan reshuffle terhadap susunan KIB II itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden SBY selaku Kepala Pemerintahan. Namun, benar bahwa ada desakan dari publik untuk melakukan perubahan.
"Tekanan terhadap pemerintah di 3 tahun tersisa ini bekerja secara baik, lebih efektif, produktif, itu adalah pesan politik moral yang diterima presiden," sambungnya.
(her/Ari)











































