.webp)
"Saya rasa dalam mereshuffle pertimbangan utamanya seharusnya bukan popularitas. Jadi ada atau tidak bom sebaiknya tetap dilakukan reshuffle kabinet," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2011).
Pramono memandang justru isu keamanan perlu menjadi pertimbangan. Terutama kemampuan menteri menjamin rasa aman masyarakat.
"Degradasi penurunan popularitas SBY lebih kepada penegakan hukum. Bukan hanya Menkum HAM tapi juga sampai koordinasi Menko Polhukam," tutur Pramono.
SBY sebelumnya memastikan reshuffle kabinet akan digelar sebelum 20 Oktober. Namun hingga kini banyak partai koalisi belum dihubungi SBY terkait reshuffle kabinet.
Sejumlah kalangan menduga reshuffle hanya dilakukan pada menteri non parpol. Sumber detikcom di internal Dewan Pembina PD menuturkan, menteri ESDM dan menteri BUMN yang akan direshuffle.
PD sendiri telah menyampaikan pergantian dua menteri tersebut terserah Presiden SBY. PD tak masalah menteri ESDM Darwin Saleh yang juga elit PD direshuffle, jika dirasa kinerjanya tak maksimal.
Jangan Dramatisasi Isu Teroris
Dalam kesempatan ini Pramono juga mengimbau media elektronik khususnya televisi tidak mendramatisasi isu terorisme. Menurutnya masyarakat memerlukan dorongan positif untuk menjauhi aksi terorisme.
"Kalau kita perhatikan dari bom Bali memang korban banyak dan pemberitaan tinggi. Tapi sekarang ini korban hanya pelaku namun pemberitaan juga tinggi," nilainya.
"Bahwa kita mengutuk dan berempati pasti, tapi jangan mendramatisasi ujung pemberitaan sampai satu minggu yang tanpa henti. Sehingga seperti memberikan panggung bagi teroris," tambahnya.
(van/gun)
