Hidayat: Diplomasi Indonesia Dibebani Tunggakan Parkir Rp 6,7 M

Jakarta - Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Hidayat Nurwahid mendorong menteri luar negeri menuntaskan tunggakan denda parkir diplomat Indonesia senilai Rp 6,7 miliar ke Pemerintah Kota New York. Dikhawatirkan diplomasi Indonesia di PBB bisa terbebani.

"Diperlukan pendekatan yang solutif. Saya sampaikan bahwa seharusnya menlu menyelesaikan tunggakan parkir ini," dorong Hidayat.

Hal ini disampaikan Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2011).

Menurut Hidayat banyak masalah lain jika tunggakan parkir tidak dibereskan. Masalah itu termasuk menganggu diplomasi Indonesia di Sidang Umum PBB.

"New York tidak hanya terkait Kedutaan di Amerika, tapi ada perwakilan RI di PBB. Kalau ada Sidang Umum PBB jangan sampai diplomasi kita kagok dibebani tunggakan utang parkir," paparnya.

"Menlu harus menuntaskan masalah itu secepatnya. Pasti kita risih. Kenapa bisa sangat besar. Saya yakin itu sudah diketahui dan harusnya sudah ada solusinya," tandas mantan presiden PKS ini.

Dalam berita yang dilansir Reuters, Pemerintah Kota New York mengeluhkan besarnya tunggakan denda parkir sejumlah diplomat negara. Mesir menjadi negara paling besar yang memiliki utang parkir yakni 1,9 juta dollar. Diikuti Nigeria dengan utang parkir sebesar 1 juta dollar. Sedangkan Indonesia tercatat pada urutan ketiga penunggak tiket parkir yakni sebesar 750 ribu dollar. Departemen Keuangan Pemerintah Kota New York mengatakan sampai akhir Juli 2011 total denda utang parkir mencapai 16,7 juta dollar.

"Kami hanya bisa membayangkan berapa banyak biaya yang muncul pekan ini," kata juru bicara Grimm, Carol Danko, mengenai diplomat dan pemimpin dunia yang bertemu di Markas PBB di New York seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (24/9/2011).

(van/lrn)