Pemerintah Segera Beri Jaminan Sosial Bagi Rakyat Miskin

Jakarta - Pemerintah akan segera memberikan jaminan sosial untuk pekerja sektor informal seperti petani dan nelayan miskin, yang akan dimulai dengan jaminan kesehatan.Saat ini RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional sedang dibahas antara pemerintah dan Komisi VII DPR RI.Hal ini disampaikan Direktur Asuransi Depkeu Firdaus Djaelani usai rapat dengan Komisi VII di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Rabu (7/7/2004).Dijelaskan dia, dengan sistem jaminan sosial nasional, seluruh masyarakat baik sektor formal maupun informal, baik mampu atau tidak mampu nantinya akan memiliki jaminan sosial."Khusus untuk sektor informal yang tidak mampu, kemungkinan preminya akan ditanggung pemerintah pusat ataupun pemda. Dananya akan diambilkan dari berbagai subsidi yang saat ini tersebar di sejumlah pos APBN. Seperti misalnya subsidi BBM atau subsidi rakyat miskin," papar Firdaus.Pemerintah, lanjut dia, akan memulainya dari jaminan kesehatan. Di mana tengah dipikirkan opsinya apakah dilakukan dengan menggunakan lembaga yang sudah ada atau membentuk BUMN baru.Implementasinya, sambung dia, diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2-3 tahun setelah UU-nya disahkan oleh DPR."Kalau untuk jaminan kesehatan kita prediksikan lebih cepat, karena pemerintah sudah punya bantuan-bantuan, misalnya melalui Puskesmas," kata Firdaus.Untuk tahap awal, lanjut dia, diperkirakan pemerintah akan melibatkan 4 BUMN yang saat ini sudah menjadi badan pengelola sistem jaminan nasional. Antara lain Jamsostek, Taspen dan Askes."Untuk subsidi, mungkin caranya dengan merelokasi dari subsidi pemerintah yang tersebar," demikian Firdaus. (sss/)