Dugaan Korupsi di Perhutani & Perkebunan Dilaporkan ke SBY

Jakarta - Sebanyak 15 orang wakil massa pengunjuk rasa masalah agraria, diterima pemerintah. Tuduhan adanya praktek korupsi yang dilakukan oknum petinggi BUMN pekebunan dan kehutanan, akan dilaporkan kepada Presiden SBY.

"Bila benar ada penyimpangan atau korupsi di Perhutani, pasti akan dibenahi baik yang di jajaran komisaris maupun direksinya," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha.

Hal ini dia sampaikan seusai mendampingi Seskab Dipo Alam, Kepala BPN Joyo Winoto dan Wakapolda Metro Jaya menerima rombongan perwakilan pengunjuk rasa. Dialog berlangsung di Wisma Negara, Jakarta, Senin (26/9/2011).

Pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan BUMN Perhutani dan perkebunan, merupakan satu dari enam butir tuntutan massa pengunjuk rasa. Dugaan itu akan segera dilaporkan kepada Presiden SBY.

"Kemudian ditindaklanjuti dalam rapat kabinet terbatas," sambung Julian.

Usman Hamid yang memimpin tim perwakilan massa pengunjuk rasa, menyambut kesediaan pemerintah berdialog. Namun dia mengaku tak puas sebab belum ada keputusan yang tegas terhadap desakan agar dilakukan penyelesaian cepat atas kasus sengketa kepemilikan lahan antara warga dengan BUMN dan TNI.

"Jelas pertemuan tadi kurang dari cukup. Kita inginkan ada realisasi secepatnya redistribusi 8 juta hektar tanah untuk rakyat. Malah 8 juta hektar itu mungkin masih kurang," ujar Usman.

Dia menduga, penyimpangan yang dilakukan para oknum pejabat di lingkungan BUMN Perhutani dan Perkebunan merupakan pangkal masalah sengketa lahan dengan warga. Bahkan modus yang serupa patut diduga terjadi di lingkungan TNI di daerah.

"Seperti kasus lahan latihan TNI di Probolinggo dan Kendal dahulu. Pihak TNI hanya memiliki hak pakai atas lahan itu, tapi malah disewakan kepada swasta," ujar aktivis Kontras ini.

(lh/gun)