PD: Koalisi Jangan Berebut Pos Menteri

Jakarta - Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat mengimbau partai koalisi tidak merecoki dan berebut pos-pos menteri.

Posisi menteri yang disebut-sebut tengah diincar partai koalisi adalah Menteri BUMN. Partai Golkar yang disebut banyak sumber menego posisi ini. Sementara Menteri ESDM yang juga disebut-sebut akan di-reshuffle juga digunjingkan sejumlah koalisi.

"Reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, hendaknya partai koalisi jangan terlalu merecoki terlebih dengan berebut pos-pos menteri. Kita serahkan saja sepenuh kepada Presiden," imbau Wasekjen PD, Saan Mustopa.

Hal ini disampaikan Saan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2011).

Pandangan senada juga disampaikan Wasekjen PD Ramadhan Pohan. Ia meminta partai koalisi tidak menekan Presiden dalam reshuffle kabinet.

"Tentang pos-pos menteri jangan ada tekanan ke Presiden. Lebih-lebih koalisi, dari parpol apa pun tak perlu tekan-tekan Presiden. Jangan dikte Presiden. Percuma saja itu. Sebab, semua mestinya paham, SBY tak bisa didikte," kata Ramadan.

Ia mengingatkan parpol yang mengincar posisi menteri bisa direspon negatif masyarakat. Menurutnya, parpol yang mendorong reshuffle demi kepentingannya akan menuai hasil buruk di Pemilu 2014.

"Lagi pula nah ini yang perlu disadari koalisi, publik lagi antipati sama parpol. Artinya, jika parpol terlalu minta jabatan ini-itu, nama parpol itu bakal jelek. Hukumannya ya di 2014. Publik kita tak suka pada mereka yang merengek-rengek jabatan. Seolah jabatan adalah segalanya. Padahal, yang publik mau adalah kinerja," papar dia.

(van/aan)