Pramono: Kementerian Sektor Hukum Perlu Dievaluasi

Jakarta - Menjelang reshuffle kabinet, sejumlah tokoh nasional memberikan masukan. Wakil Ketua DPR Pramono Anung memandang kementerian di sektor penegakan hukum dan pertahanan layak dievaluasi.

"Kalau kita lihat dari segi popularitas Pak SBY menurun cukup tajam dan degradasinya antara lain kepercayaan publik terhadap berbagai faktor di sektor hukum. Ini tidak hanya Menkum HAM seorang tapi juga termasuk koordinasi Menko Polhukam," ujar Pramono.

Hal ini disampaikan Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2011).

Menurut Pramono, Presiden SBY seharusnya tidak hanya menggunakan pertimbangan popularitas dalam melakukan reshuffle kabinet. Namun lebih pada kinerja dan profesionalisme menterinya.

"Dalam reshuffle itu basis utamanya sebaiknya kinerja seseorang. Kita tidak perlu dikotomi parpol nonparpol. Kalau kemudian kementerian yang potensial disalahgunakan memang sebaiknya diisi dari profesional," paparnya.

Pramono berharap SBY mengevaluasi total pemerintahannya. Tidak kemudian menunda reshuffle karena teror bom yang mengemuka.

"Ya ini tiga tahun pemerintahan SBY dan harusnya pertimbangan utama bukan popularitas tapi kinerja kabinet. Ada atau tidak ada bom presiden perlu mereshuffle kabinet," ujar Pramono.

(van/aan)