"Tentu kita harapkan banggar punya tugas khusus bahas dan putuskan anggaran bersama pemerintah. Oleh karenanya, apapun yang terjadi, tugas khusus banggar itu tak terganggu," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.
Hal itu disampaikan dia di sela-sela acara halal bihalal, pelantikan dan taaruf pengurus DPP PPP masa bakti 2011-2015 di Puri Agung Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (25/9/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, pria yang akrab disapa SDA ini berharap bila ada ketidaksepahaman antara Banggar dengan KPK bisa dapat segera diselesaikan.
"Saya belum tahu kalau ada anggota saya yang mogok. Tak ada pendapat resmi fraksi yang bolehkan fraksi PPP yang boleh boikot anggaran. kalau tidak akan kena sanksi karena ini tugas pokok mereka," sambung SDA.
Sebelumnya, menyusul pemeriksaan KPK atas sejumlah pimpinan Banggar terkait kasus korupsi, Banggar mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Isi dari surat itu adalah meminta Pimpinan DPR menjelaskan kepada jajaran Polri, KPK dan Kejaksaan Agung tentang mekanisme kerja Banggar DPR.
Di dalam surat tersebut Banggar menyampaikan ketakutan karena sudah mulai disentuh KPK soal mekanisme penganggaran. Tapi bila proses hukum menunjukkan ada penyimpangan, pimpinan DPR tidak akan melindungi yang bersangkutan dari hukum.
(vit/mok)










































