AJI Denpasar Minta Pastika dan Bali Post Mematuhi UU Pers

Denpasar - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mensomasi media Bali Post senilai Rp 100 miliar. AJI Denpasar meminta kedua pihak menyelesaikannya sesuai Undang-Undang Pers.

"Mendesak kedua belah pihak untuk menghormati dan mematuhi mekanisme yang telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan menggunakan hal itu untuk mencapai penyelesaian masalah ini," kata Ketua AJI Denpasar Rofiqi Hasan dalam rilis, Sabtu (24/9/2011).

AJI Denpasar meminta pihak Bali Post untuk memenuhi Hak Jawab serta Hak Koreksi dari Gubernur Bali secara proporsional sesuai dengan pasal 5 ayat 2 dan 3 UU tersebut.

"Apabila pihak Gubernur Bali merasa belum terpuaskan oleh pemenuhan hak jawab maka hendaknya menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers sebagai lembaga yang akan menguji dan menilai, ada tidaknya kesalahan dalam pemberitaan dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian masalah ini," kata Rofiqi.

AJI Denpasar juga meminta Pastika menghindari tuntutan yang berada diluar koridor UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berpotensi membrangkutkan perusahaan media serta menghindari kriminalisasi terhadap media dan wartawan.

Selanjutnya, terkait dengan pemberitaan terhadap peristiwa-peristiwa konflik di Bali, AJI Denpasar menghimbau wartawan dan media massa untuk lebih berhati-hati dalam memberitakannya dengan menerapkan prinsip akurasi dan keberimbangan secara ketat.

"Hal itu adalah untuk mendorong tercapainya solusi damai dan bukannya justru memperuncing permasalahan," kata Rofiqi.


(gds/gah)