Priyo Usul KPK Juga Panggil Menkeu & Kepala Bappenas

Jakarta - Salah satu Pimpinan DPR RI, Priyo Budi Santoso mengusulkan agar KPK juga memanggil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas sebagai saksi terkait kasus dugaan suap di Kemnakertrans. Sebab, terdapat dua pihak, yakni DPR dan Pemerintah dalam Badan Anggaran (Banggar).

"Banggar ini kan ada dua pihak. Menkeu dan Kepala Bappenas seharusnya dipanggil juga," ujar Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso kepada wartawan di sela-sela acara Syawalan Nasional Alumni dan Kader HMI di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9/2011)

Diketahui bahwa pada 20 September lalu, empat pimpinan Banggar, yakni Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng, Wakil Ketua Banggar Olly Dondokantbey, Mirwan Amir dan Tamsil Linrung hadir memenuhi panggilan KPK. Terhadap pemanggilan 4 pimpinan Banggar ini, Priyo menilai langkah KPK sedikit tidak terukur karena langsung memanggil keempat-empatnya sekaligus.

"Saya kira tolong dipahami langkah secara manusiawi yang bisa dipahami. KPK memiliki kewenangan penuh memanggil siapa saja. Tapi ke depan harus agak terukur. Kalau yang dipanggil bedhol desa gimana," ucap Priyo.

Menurut Priyo, seharusnya KPK hanya memanggil pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut. Namun, saat ditanya siapa pihak yang dimaksud, Priyo enggan menjelaskan.

"Seharusnya yang tersandung saja. Yang tersandung kasus, (dipanggil) tidak apa-apa. Tapi mereka memboyong seluruhnya itu lho," tuturnya.

Jika memang KPK berniat memanggil secara keseluruhan, Priyo menilai bahwa Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas juga sebaiknya ikut dimintai keterangan. Sebab, perwakilan kedua instansi tersebut juga ikut serta dalam pembahasan anggaran di Banggar.

"Harusnya kalau rame-rame, sama Menkeu dan Kepala Bappenas tidak apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, terkait sikap Banggar yang enggan membahas RAPBN 2012, Priyo melihatnya bukan sebagai pemogokan, melainkan pengembalian mandat ke pimpinan DPR. Priyo menilai, sikap tersebut manusiawi dan bisa dimaklumi. Namun, bukan berarti dirinya menyetujui sikap tersebut.

"Itu bukan mogok, tapi mereka kirim surat ke pimpinan DPR yang intinya mengembalikan mandat ke pimpinan DPR. Karena mereka merasa tidak nyaman, kebijakan kok diperiksa bedhol desa. Tapi bukan mogok," ujarnya.

"Namun demikian, saya sarankan mereka besok kembali bekerja mengakhiri masa mogoknya," tandas politisi Golkar ini.

(nvc/gah)