Cetro: Aneh, KPU Ancam Cabut Akreditasi LP3ES

Jakarta - Deputi Direktur Cetro Hadar N Gumay menilai ancaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mencabut akreditasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) dan The National Democratic Institute for International Affairs (NDI) sebagai pemantau pemilu sangat berlebihan. Lembaga pemantau sebaiknya menyerahkan laporan hasil quick count ke KPU sebelum dipublikasikan."Saya kira harus dibedakan antara hasil quick count dengan prosedur yang harus dilakukan. Kalau memang lembaga yang melakukan itu adalah pemantau, maka sebelum mengumumkan perlu menyampaikan laporannya. Tetapi bukan untuk diintervensi oleh KPU," kata Hadar N Gumay di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (7/7/2004).Jadi KPU tak perlu menuntut?"Saya kira menuntut untuk menyampaikan laporannya perlu. Tetapi kalau kemudian, mereka ada rencana untuk mencabut akreditasi apalagi saya dengar nanti data-data akan dibatasi, menurut saya ini agak aneh," ujar Hadar.Hadar mengimbau agar penyelenggara pemilu melihat lembaga pemantau sebagai rekanan bukan pihak yang akan merusak pemilu. "Kalau memang KPU sudah memberikan status sebagai pemantau, ya data itu harus dibuka. Prosedur yang sudah disepakati perlu ditetapkan. Tetapi jika kemudian akan mencabut itu berlebihan," ungkap dia. "Kalau ada prosedur yang salah atau kurang lengkap, lebih baik diberi peringatan bukan dicabut akreditasinya. Karena pemilu tanpa pemantau bisa menjadi pemilu yang tidak demokratis," demikian Hadar.KPU mengancam mencabut akreditasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) dan The National Democratic Institute for International Affairs (NDI) sebagai pemantau pemilu. Kedua lembaga pemantau ini dinilai melanggar SK No. 32/2004 tentang tata cara pemantauan, karena menayangkan hasil penghitungan cepatnya kepada publik tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). (aan/)