PD: Koalisi Tidak Berhak Sebut Menteri yang Layak Direshuffle

Jakarta - Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan ada beberapa menteri yang kinerjanya tidak optimal. Namun, pernyataan itu ditentang keras oleh Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa.

"Jadi partai tidak bisa mengatakan menteri mana yang layak direshuffle atau menteri mana yang layak dipertahankan. Parpol posisinya adalah menerima dan menunggu apa yang akan diputuskan oleh presiden," kata Saan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (23/9/2011).

Reshuffle, lanjut Saan, adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Menurutnya, presiden sudah memiliki masukan dan informasi yang terkait kinerja para menteri, salah satunya dari UKP4.

"Dari catatan itu presiden tau mana menteri yang kerjanya baik dan mana menteri tidak maksimal. Tentu yang tidak maksimal tidak perlu dipertahankan," tuturnya.

Ia berpendapat, selama ini masyarakat hanya menilai kinerja menteri berdasarkan isu yang terangkat di media, sehingga ia mempertanyakan pernyataan dari Viva Yoga itu.

"Dia melihatnya dari mana? yang tahu kinerja (menteri) kan Presiden. Kita sebagi politisi melihat berdasarkan isu-isu yang muncul," jelasnya.

Isu mengenai menteri yang akan diganti memang kian 'liar' setelah istana memastikan reshuffle akan dilakukan awal Oktober nanti.

Sejumlah menteri di sektor perekonomian disebut-sebut akan kena reshuffle kabinet. Mereka antara lain Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

(van/gun)