KPU: Tinta Pemilu DPR Rp 27 Ribu/Botol, Pilpres Rp 19 Ribu

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui bahwa spesifikasi tinta identifikasi pemilih pada pemilihan presiden, tidak setinggi yang pakai pada pemilihan legislatif. Itunya sebab kualitas daya lekat tinta kali ini tidak sekuat pemilu sebelumnya, yang masih terlihat jelas sampai satu bulan lebih."Pertimbangan pleno ketika itu adalah jeda waktu antara pilpres putaran I dan II yang tidak lama, maka cukup menggunakan tinta lokal yang daya lekatnya antara 1-3 hari saja, tidak perlu seperti kemarin. Dengan demikian kami juga menghemat anggaran pengadaan tinta, dari Rp 27 ribu/botol jadi Rp 19 ribu," papar Ketua Panitia Pengadaan Tinta Pilpres, Valina Singka Subekti, kepada wartawan di Kantor KPU, Jl.Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (7/7/2004).Pernyataannya tentang daya tahan tinta hingga 3 hari, tidak sesuai kenyataan di lapangan. Seperti diketahui, sepanjang hari-H pilpres, sangat banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa hanya dengan kain lap, tanda indentifikasi tersebut dapat dihilangkan. Sehingga membuka peluang adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.Berkenaan dengan itu, Valina menegaskan, pihaknya selaku penyelenggara pemilu, tidak tinggal diam. Sejumlah langkah penyelidikan saat ini tengah berlangsung. Setelah kemarin meminta penjelasan dari empat perusahaan pemasok tinta pilpres, KPU meminta KPUD mengirimkan bekas botol atau sisa tinta yang ada untuk diteliti di laboratorium."Sebab tidak tertutup kemungkinan, selama proses produksi terjadi fluktuasi komposisi bahan. Termasuk di tahap distribusi atau perlakuan petugas di TPS yang mengakibatkan perubahan kualitas tinta. Apabila kami temukan indikasi penyelewengan, akan ditindaklanjuti secara pidana dan adminstratif sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.Lebih lanjut Valina memapaparkan, di luar kemungkinan adanya penyelewengan oleh produsen atau pemasok tinta pilpres, perilaku pemilih juga punya andil. Berdasar pengamatannya, cukup banyak pemilih yang tidak mencelupkan jarinya ke dalam botol tinta secara penuh sebagaimana prosedur KPU. Melainkan sekadar menempelkannya ke bibir botol, sehingga hanya secuil ujung jari bawahnya saja yang terkena tinta. Sekeluar dari TPS, tanda indentifikasi itu pun langsung dilap, baik dengan tisu dan minyak kelapa maupun larutan kimia lainnya."Mungkin berdasar pengalaman sebelumnya, mereka ogah ada bekas tinta terlalu lama di jarinya," analisis Valina.NodaPada kesempatan yang sama, Konsultan Tinta KPU, Anton Hartono, mengungkapkan bahwa sebenarnya meski telah dihapus, bekas tinta tersebut akan kembali muncul. Yakni berupa noda samar berwarna kuning kecoklatan yang berasal dari zat organik -gambir dan kunyit- tinta yang telah terserap oleh pori-pori kulit."Noda inilah yang akan terlihat hingga H+3 pilpres. Terutama akan jelas terlihat yang pada kuku," kata Anton.Unsur pewarna dari zat organik inilah yang menjadi unsur pembeda spesifikasi tinta indentifikasi pilpres dengan legislatif lalu yang bersifat sintetis. Sementara silfer nitrat sebagai unsur perekat, kadarnya turun menjadi kuran dari 4% sesuaikan rekomendasi WHO. Untuk pelarutnya, digunakan alcheos dan conditioner yang merupakan zat antibiotic. Komposisi ini, telah lolos uji dari laboratorium kimia UI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Anton menjelaskan, perubahan spesifikasi di atas, semata-mata merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat atas aspek kesehatan tinta indentifikasi yang pemilu legislatif. Tanpa harus mengorbankan kualitas tinta secara keseluruhan, baginya faktor kesehatan harus mendapat prioritas."Siapa tahu habis dicelup tinta, jarinya dijilat? Kalau tinta sisanya dibuang, apa dampaknya bagi lingkungan? Belum lagi factor halal-haramnya. Karena itu kami pakai zat organik," jelasnya panjang lebar. (nrl/)