Jelang Reshuffle, Golkar Tak Minta Tambahan Menteri

Jakarta - Partai Golkar menegaskan tak pernah meminta tambahan menteri. Hingga saat ini Golkar belum diajak bicara SBY soal reshuffle kabinet.

"Siapa bilang. Ini kan isu itu apalagi, Golkar tak pernah minta tambahan menteri. Jangan menambah ruwet," ujar Sekjen Golkar, Idrus Marham kepada wartawan, Jumat (23/9/2011).

Menurut Idrus, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Presiden cukup berbicara dengan koalisi jika hendak mengganti menteri dari parpol yang bersangkutan.

"Silakan bagi kita itu adalah standar saja. Itu adalah hak prerogatif presiden silahkan presiden. Kecuali dari menteri Golkar kita perlu bicara. Ini kan koalisi. Memang belum ada pembicaraan,"paparnya.

Golkar pun memilih dalam posisi pasif. Menunggu presiden merealisasikan reshuffle kabinet untuk peningkatan kualitas pemerintahan.

"Kita tunggu saja, dan saya kira memang reshuffle itu kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam peningkatan kinerja dari masyarakat,"paparnya.

"Yang pasti reshuffle atau tidak, Golkar tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah tidak pro rakyat,"tandasnya.

Saat isu reshuffle kencang berhembus, banyak pihak yang meminta kepada Presiden SBY baik secara langsung atau tidak langsung meminta jabatan menteri. SBY mengaku tidak melarang keinginan tersebut, tapi tidak bagus mengganti kabinet dengan alasan yang tidak jelas.

"Saya tahu banyak yang akan jadi menteri, banyak yang sampaikan minatnya pada saya baik langsung atau pun tidak langsung. Itu tidak dilarang tetapi tentu tidak baik kalau kita berpikiran bongkar habis dan yang penting gantian padahal tujuan tidak jelas," kata Presiden SBY saat memberikan sambutan dalam pembukaan Munas Tarbiyah Islamiyah di Jambi, Kamis (22/9/2011) malam.

(van/mad)