Agar Tak Ada 'ATM' Partai di Parlemen, Perlu Ada UU Pendanaan Partai

Jakarta - Pengamat politik LSI Burhanudin Muhtadi mengatakan perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang pendanaan partai politik. Aturan yang ada selama ini dinilai kurang mengatur secara detil.

"Saya kira perlu dibuat undang-undang khusus tentang pendanaan partai politik. Selama ini aturan pendanaan partai hanya menempel di undang-undang parpol sehingga tidak jelas," kata Burhanudin kepada detikcom, Kamis (22/9/2011) malam.

Dalam undang-undang itu nantinya diharapkan bisa mengatur secara konkret bagaimana pemasukan parpol. Begitu juga pengeluaran parpol diatur di dalamnya.

"Ada tiga sumber dana parpol. Pertama, subsidi dari negara tapi itu jumlahnya kecil apalagi untuk partai yang besar. Kedua, dari kader-kadernya yang menjabat sebagai eksekutif maupun yang duduk di parlemen tapi ini tidak semuanya jalan. Terakhir dari pihak ketiga yang biasanya adalah pengusaha," terangnya.

Nah, sumber dana dari pihak ketiga ini yang disinyalir berasal dari dana 'panas'. Dalam aturan yang telah ada, lanjut Burhanudin, parpol tidak diwajibkan untuk mengaudit dana dari para pengusaha.

"Pengeluaran parpol juga baiknya diatur dalam aturan itu. Mengingat setiap pemilu tiba, partai jor-joran mengeluarkan uang. Sehingga mereka mati-matian mobilisasi sumber dana finansial bahkan dengan menggunakan cara yang busuk," ujar Burhanudin.

Sementara anggapan Badan Anggaran (Banggar) DPR sebagai 'ATM' partai dibantah keras oleh Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng. Menurutnya, Banggar hanya melaksanakan tugas sesuai undang-undang bukan tempat partai mengeruk duit alias 'ATM partai'.

"Untuk kedepannya memang perlu dilakukan kajian mendalam terkait Banggar. Apakah opsi koreksi introspeksi yang berujung pada kesimpulan Banggar harus dibubarkan dan fungsinya dikembalikan ke komisi atau memangkas peran Banggar harus dinilai secara komprehensif dan hati-hati ," tutur Burhanudin.

(feb/anw)