.webp)
"Tugas Banggar adalah bersama pemerintah menentukan fungsi anggaran dengan tetap melibatkan komisi terkait dan ini menjadi penting. Saat yang sama pimpinan banggar tidak boleh mutung dan harus meningkatkan transparansi di setiap rapat yang dilakukannya," kata pengamat politik LSI, Burhanudin Muhtadi, Jumat (23/9/2011).
Ia pun mencontohkan dengan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di setiap rapat anggaran yang dilakukan Banggar. Selain itu membiarkan rapat-rapat anggaran terbuka dan bisa dihadiri oleh media maupun LSM yang fokus pada transaransi anggaran pemerintah.
"Proses transparansi Banggar kini dipersalahkan. Tak ada asap kalau tak ada api, jadi wajar bila masyarakat curiga dengan transparansi banggar. Dengan hadirnya media massa atau LSM yang fokus pada isu anggaran atau budget bisa diajak dan dimintai pendapatnya bisa menjadi proses transparansi yang baik. Yang terpenting adalah rapat dan hasil rapat harus bisa diakses publik," terangnya.
Mencurigai Banggar, lanjut Burhanudin, bukan berarti melucuti kerangka keputusan Banggar. Namun untuk meningkatkan integritas Banggar sehingga bisa dipercayai masyarakat luas.
"Transparansi dan akuntabilitas, itu menjadi wujud politik yang harus diterapkan Banggar," tutup Burhanudin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(feb/anw)
