Wakil Ketua DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Lapindo

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, berharap kunjungan Wapres Boediono ke lokasi semburan liar lumpur di Sidoarjo bukan sekedar meninjau. Paling tidak bisa menjadi bahan untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi untuk warga yang menjadi korban.

"Kunjungan wapres harus ada terobosan yang bisa dilakukan. Tidak hanya sekedar seremonial karena ada tanggul jebol. Tapi mencakup para proses relokasi dan ganti rugi, itu yang paling ditunggu warga," kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2011).

Pramono menilai, kasus Lumpur Lapindo sudah terlalu lama dibiarkan. Untuk ke sekian kalinya, perlu penanganan langsung dari pemerintah.

"Persoalan yang menyangkut lapindo tentunya pemerintah seharusnya segera turun tangan. Karena ini sudah berlarut-larut dan terlalu lama, jadi kasihan korbannya," imbuhnya.

Politisi senior PDIO itu menambahkan ada banyak hal yang dibutuhkan oleh korban lumpur Lapindo. Yang paling utama adalah yang berkaitan dengan air bersih dan pembangunan kembali infrastruktur.

"Saya juga sebulan yang lalu melihat ke sana. Kebutuhan mereka itu terutama kebutuhan-kebutuhan akan infrastruktur dan air bersih," tuturnya.

(van/lh)