"Dalam sistem pemerintahan presidensil, kabinetnya sesuai konstitusi dipilih oleh presiden karena hal itu merupakan hak prerogratifnya sehingga presiden bisa mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai kebutuhannya. Tapi realitanya pemerintahan dibangun dengan koalisi dan oleh karena itu tentunya presiden pun mendengarkan masukan-masukan dari mitra koalisi untuk melakukan itu. SBY adalah orang yang sangat transparan dan memegang etika," ujar Marzuki kepada detikcom, Rabu (22/9/2011).
Menurut Marzuki, soal reshuffle tidak dibicarakan dengan sembarang orang oleh Presiden. Namun hanya petinggi parpol koalisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
”Di era demokrasi seperti sekarang ini memang setiap orang memiliki hak untuk berbicara, namun pernyataan itu sebaiknya ditanyakan dulu kepada pimpinan partai mereka. SBY tentu tidak akan bicara dengan semua kader partai koalisi, tapi SBY selalu melakukan komunikasi aktif dengan pucuk pimpinan partai koalisi," lanjutnya.
Petinggi parpol koalisi, menurut Marzuki, tentu memahami hak prerogatif presiden. Sehingga tidak mempermasalahkan kalau ada sejumlah menteri yang bekerja tidak maksimal kemudian di-reshuffle.
"Jadi perubahan dalam kabinet tentunya sudah dibicarakan dengan pimpinan parpol koalisi apakah kader-kader partai kinerjanya sudah sesuai atau tidak dan apakah kinerja mereka sesuai dengan kontrak yang diberikan sebelum menjadi menteri,” tandasnya.
(van/lrn)











































