"(Pembahasan) diserahkan ke pimpinan DPR sampai ada kejelasan," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat dihubungi, Kamis (22/9/2011).
Meski diserahtugaskan untuk membahas RAPBN 2012, Pramono mengatakan, pimpinan DPR tidak bisa melakukannya karena yang diberi kewenangan membahasan anggaran oleh undang-undang adalah Banggar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono mengatakan, pimpinan akan berkoordinasi dengan KPK mengenai persoalan kebijakan Banggar. Bagaimanapun, katanya, Banggar mempunyai kewenangan membahas anggaran.
"Kita harus fair, tidak semua teman-teman Banggar terlibat tindak pidana korupsi. Kalau dua-tiga orang yang melakukan, tapi semua kemudian dipersalahkan, kan juga nggak adil," ujarnya.
(lrn/irw)
