Ketua DPP PAN: Parpol Koalisi Jangan Panik Reshuffle

Jakarta - Kontroversi mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, berdatangan dari partai politik anggota koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Padahal mereka mengetahui bahwa rehuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden SBY dan pelaksanaan merujuk pada kesepakatan dalam pakta koalisi.

"Parpol koalisi jangan panik dan politisasi isu reshuffle deh," ujar Ketua DPP PAN, Bima Arya, dalam pembicaraan telepon, Rabu (21/9/2011).

Merujuk pakta koalisi, maka reshuffle kabinet bisa berupa penggantian menteri dan menggeser seseorang dari pos kementerian satu ke lainnya. Meski demikian diyakini tidak akan mengubah proporsionalitas keterwakilan kader parpol anggota koalisi.

"Hanya mengganti orang dan reposisi. Sangat kecil kemungkinan terjadi perubahan komposisi jatah (keterwakilan partai dalam KIB II), karena itu bisa menganggu soliditas koalisi," papar mantan pengamat politik ini.

Dia juga mengkritisi politisi parpol koalisi yang menyebut bahwa reshuffle kabinet bertujuan untuk kepentingan logistik Pemilu dan Pilpres 2014. Sebab reshuffle dilaksanakan berdasarkan pada evaluasi kinerja, apakah ada pakta integritas yang dilanggar menteri bersangkutan serta penilaian presiden terhadap koordinasi sektoral dan komunikasi publik.

"Terlalu sinikal dan sempit jika ada yang mengatakan bahwa reshuffle hanyalah untuk kepentingan logistik 2014. Tidak layak jika pernyataan itu disampaikan oleh partai koalisi. Sebaiknya berikan pandangan yang konstruktif agar Presiden memiliki masukan berharga untuk menata ulang kabinet," sambung Bima.


(lh/vit)