DPR Permasalahkan Pembelian 7 Helikopter 'Kosong' dari Rusia

Jakarta - Komisi I DPR mempermasalahkan proses pengadaan 7 helikopter Mi 17 V-5 yang dibeli dari Rusia. Sebab, helikopter itu dibeli dengan kondisi kosong, tanpa 6 alat pendukung utama termasuk senjata.

"Kami minta pertanggungjawaban Menhan atas hal ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2011).

Berdasarkan penelusuran Komisi I, pembelian 7 helikopter itu berasal dari pinjaman pemerintah Rusia dengan total nilai USD 56 juta. Enam alat pendukung utama yang tidak ada pada helikopter yang sudah tiba di Indonesia itu, antara lain senjata, Global Positioning System (GPS), alat komunikasi peredam kebisingan (dumper) dan transmitter responder.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, bukan kali ini aja pengadaan bermasalah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Dia mencontohkan, pembelian dua detasemen rudal dari Polandia juga bermasalah.

"Padahal rudal itu belum pernah diujicoba," kata Hasanuddin.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR lainnya, Tritamtomo mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus turun untuk mengaudit pengadaan 7 helikopter tersebut.

"BPK harus mengaudit ini," kata saudara kandung mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri ini.

(lrn/gun)