Komisi III DPR Bantah Telah Tetapkan 4 Pimpinan KPK

Jakarta - Beredar surat dari seseorang yang mengaku staf DPR bahwa Komisi III DPR sudah menetapkan 4 nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari nama itu tidak masuk nama Yunus Husein dan Bambang Widjojanto. Namun pimpinan Komisi III DPR tegas membantahnya.

"Itu kan isu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang bisa saja nyebut-nyebut nama termasuk nama saya. Itu isu yang tidak bertanggung jawab, bola liar. Ingin mendiskreditkan lembaga DPR khususnya Komisi III. Mimpi kali yee," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin.

Hal itu disampaikan Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2011). Azis menegaskan, Komisi III akan menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan dengan obyektif dan transparan.

"Jadi itu totally nggak benar. Ya kita nggak perlu besarkanlah isu seperti ini. Mari kita sukseskan pemilihan capim KPK dan hakim agung," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi III DPR Benny K Harman enggan menanggapi banyak. "Siapa yang ngomong? Ya cari dululah. Fit and proper test saja belum. Saya tidak mau tanggapi apa-apa," ucapnya singkat.

Sebelumnya, kabar penetapan 4 nama itu disebarkan seseorang yang mengaku staf anggota DPR fraksi X melalui surat elektronik pada Rabu (21/9/2011). Orang yang mengaku staf DPR itu memakai subject whistle blower dengan alamat email moderator@indonesiaforum.net.

Dalam surat elektroniknya dia menyebut bahwa mayoritas anggota DPR khususnya Komisi Hukum sudah memilih paket 4 nama sebelum proses fit and proper test dilakukan. Jadi pelaksanaannya nanti hanya sandiwara atau formalitas saja. Namun belum bisa dipastikan kebenaran email ini.

"Mereka dipilih karena dinilai dapat dikendalikan dan dinilai aman untuk kepentingan politisi dan karena adanya pesanan pihak sponsor maupun koruptor. Empat nama yang pasti dipilih DPR secara paket nantinya adalah Aryanto Sutadi (BPN/Polisi), Zulkarnain (Jaksa), Abraham Samad (Advokat) dan Abdullah Hehamahua (KPK)," tulis orang yang mengaku staf DPR itu.

Dalam surat elektronik itu juga disebutkan alasan komisi hukum tidak memilih Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Adnan Pandu Praja, dan Handoyo Sudrajat. Mereka dianggap menjadi ancaman bagi DPR, sponsor, dan pengusaha korup.

Disebutkan pula, bahwa sejumlah uang sudah disiapkan oleh sejumlah pengacara, koruptor dan pihak swasta kepada politisi DPR khususnya anggota Komisi III DPR untuk mengamankan proses pemilihan di DPR.

(nwk/vit)