"Silakan presiden saja. Soal reshuffle itu presiden yang punya hak prerogatif," kata Tifatul di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jl MH Thamrin, Jakarta, Rabu (21/9/2011).
Menurut Tifatul, kalau presiden melakukan perombakan untuk perubahan kinerja tentu sudah menghitung dan mempertimbangkan efek ke depan untuk memperbaiki kinerja, karena ekspektasi masyarakat meningkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Tifatul mengakui, ada perjanjian politik saat seorang menteri dari partai politik masuk kabinet. "Enggak mungkin kita naikin pengantin tapi cuma mau nonton saja. Kita juga ingin mengimplementasikan ide-ide untuk membangun bangsa ini. Itu sebetulnya hakikat dari koalisi, kebersamaan, menyejahterakan, dan niat bekerja sama, itu harus. Tapi kalau ada yang dilanggar yang salah, itu perlu dikoreksi dan koreksi terhadap kabinet ini dilakukan oleh presiden," tuturnya.
(ndr/fay)











































