Masih Ada Pensiunan Perwira TNI yang Belum Punya Rumah

Masih Ada Pensiunan Perwira TNI yang Belum Punya Rumah

- detikNews
Rabu, 21 Sep 2011 13:14 WIB
Jakarta - Hingga kini masih banyak pensiunan TNI yang belum memiliki tempat tinggal pribadi. Bahkan pensiunan perwira tinggi juga ada yang kesulitan membayar kontrakan rumah dan bila saat ditagih justru menolaknya dengan dalih telah banyak berjasa pada negara.

"Ada kolonel tinggal di rumah susun. Setiap ditagih pembayaran sewa dia malah pidato soal jasa-jasanya, soal pengabdiannya pada negara," ujar Menpera Suharso Monoarfa di sela peninjauan rumah susun prajurit TNI AU di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/9/2011).

Suharso berharap dengan adanya kerjasama lebih baik antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perumahan Rakyat, hal tersebut tidak kembali terjadi. Setiap prajurit TNI memiliki kemampuan untuk mencicil rumah susun hak milik, sehingga setelah pensiun yang bersangkutan sudah bisa memiliki tempat tinggal pribadi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengeluhkan kurangnya koordinasi antara pimpinan TNI di pusat dan di daerah. Dia mengaku kendala terbanyak adalah soal lokasi pembangunan rumah susun di daerah meski sudah ada pembangian tugas yang jelas. Kementerian Pertahanan dan TNI bertugas untuk menyediakan lahan, sementara untuk pembangunan fisik bangunan rumah susun dilakukan oleh Kemenpera.

"Seperti terjadi di beberapa daerah, kita ingin lokasi sudah di sini. Tapi ternyata tidak bisa, atau minta dipindahkan. Sementara di lokasi baru ini ternyata tidak lulus uji kelayakan lahan atau harus diuruk. Ini kan membuat lama juga," keluh Suharso.

Menanggapi hal itu pihak kementerian pertahanan mengakui masih adanya kurang koordinasi antara pusat dan daerah. Mereka pun berjanji akan memperbaiki komunikasi soal lokasi pembangunan rusun.

Sebab hingga saat ini masih ada kekurangan 282 ribu rumah dinas untuk prajurit TNI. Hal ini akan coba dikurangi dengan bekerjasama dengan Menpera untuk membangun 135 rusunawa hingga akhir tahun 2014.

"Kendala kita ada tanah milik kita yang belum disertifikasi. Tapi ketika mau dibangun ternyata ada yang mengaku-aku punya sertifikat," jelas Menhan Purnomo Yusgiantoro.

(rdf/lh)


Berita Terkait