Demokrat: Partai Koalisi Jangan Gaduh Hadapi Reshuffle Kabinet

Jakarta - Partai Demokrat (PD) memperingatkan partai koalisi untuk tidak gaduh menghadapi reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

"Saya kira wajar lah, sudah kontrak politiknya begitu. Nggak usah kita gaduh, itu hak prerogatif presiden," imbau Wakil Ketua FPD DPR, Sutan Bathoegana.

Hal ini disampaikan Sutan menanggapi gencarnya respon elit partai koalisi menghadapi reshuffle kabinet. Hal ini disampaikan Sutan kepada detikcom, Rabu (21/9/2011).

Menurut Sutan, Reshuffle kabinet memang mendesak dilakukan. Sejumlah kementerian tidak bekerja dengan baik dan terkesan menghambat kinerja pemerintahan.

"Berkiblat kepada Kabinet Indonesia Indonesia Bersatu Jilid I yang sampai menggeser menteri tiga kali dan hasilnya memang maksimal," tutur Sutan.

Presiden SBY dipastikan akan menilai kinerja menteri-menterinya setelah dua tahun bekerja di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Evaluasi akan dilakukan bulan depan.

"Tadi Presiden menjawab bahwa reshuffle, beliau tidak pernah memikirkan dalam bentuk matter. Dia menilai, analisa itu dalam rangka menilai keseluruhan menterinya. Bahwa setelah dua tahun bekerja, siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu, siapa yang kena masalah, siapa yang sakit dan beliau nanti akan putuskan bulan depan," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Gedung Sekretariat Negara, Jl Majapahit, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2011).

Menurut Sofjan, pihaknya tadi meminta agar Presiden segera melakukan reshuffle jika memang ada. Sebab hal ini demi kepastian hukum dan bursa saham.

"Kita meminta ke Bapak Presiden bahwa demi kepastian hukum dan bursa kita, dan supaya menteri tenang, kalau mau ada reshuffle, ya reshuffle. Jangan membuat semua resah dan kita tidak bisa kerja karena semua menunggu-nunggu nasib," terang Sofjan.

(van/lia)