Berlebihan, KPU Ancam Cabut Akreditasi LP3ES-NDI

Jakarta - Ancaman KPU untuk mencabut akreditasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) dan The National Democratic Institute for International Affairs (NDI) sebagai lembaga pemantau pemilu dinilai sebagai reaksi yang terlalu berlebihan. KPU sebaiknya lebih berfokus kepada hal-hal penting seperti perhitungan suara serta mempersiapkan pemilu ronde berikutnya.Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dan sosiolog Imam B. Prasodjo yang dihubungi detikcom, Rabu (7/7/2004). "Saya kira itu reaksi KPU yang berlebihan," kata Imam.Untuk menanggapi hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dibicarakan antara kedua pihak dan tidak perlu mengancam. Apalagi KPU sudah memiliki banyak polemik dan tidak seharusnya menanggapi hal ini dengan berlebihan.Sedangkan quick count yang dilakukan oleh lembaga di luar KPU, apabila hasilnya keliru atau menimbulkan misleading di masyarakat, menurut Imam, yang menilai adalah masyarakat sendiri. Sedangkan KPU bukanlah pihak yang dirugikan."Saya kira masyarakat tidak begitu saja mempercayai apa yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga itu. Sama seperti mereka tidak begitu saja mempercayai hasil tabulasi KPU," kata Imam.Yang penting, dalam menampilkan hasilnya, lembaga-lembaga itu juga memberitakan metodologi yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. "Seandainya dianggap kurang akurat kan masyarakat yang menilai. Nanti yang jatuh lembaga itu sendiri," tambah Imam.Imam memaklumi adanya kesepakatan antara lembaga pemantau dengan KPU, namun hal-hal yang terjadi kemudian seperti pertentangan quick count LP3ES-NDI dengan KPU, seharusnya bisa dibicarakan. "KPU terlalu mudah marah, terlalu mudah cari musuh," demikian dikatakan Imam. "Padahal KPU sekarang kan mengharapkan dukungan masyarakat," tambahnya. (wrs/)