Din Syamsuddin: Reshuffle Kabinet Mutlak Dilakukan

Jakarta - Indikasi kegagalan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II) sebenarnya sudah dapat terlihat dari satu tahun yang lalu. Oleh karenanya reshuffle menteri sudah mutlak untuk dilakukan.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, usai acara Silaturahim Idul Fitri 1432 H PP Muhammadiyah bersama pimpinan ormas dan tokoh muslim di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2011) malam.

"Tentu itu (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden. Ini sudah mutlak dan mendesak karena sudah sejak 1 tahun lalu sudah ada indikasi kegagalan," kata Din.

Menurutnya, reshuffle mutlak dilakukan bukan hanya masalah korupsi maupun moral, tapi karena kinerja menteri-menteri KIB II yang di bawah performa.

"Banyak instruksi presiden yang tidak berjalan," tegasnya.

Din sendiri memprediksi bahwa kinerja KIB II akan semakin memburuk jika reshuffle tidak segera dilakukan. Pasalnya, Din mengatakan, banyak menteri yang berasal dari partai politik memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan partai.

"Saya pikir reshuffle hanya akan bersifat substantif. Kita sudah memiliki pengalaman itu pada KIB jilid I," katanya.

Pangkal permasalahan dalam kinerja yang rendah dari KIB II, kata Din, adalah watak kepemimpinan presiden yang hanya mementingkan pencitraan. "Kalau pemimpinnya begitu (melakukan pencitraan), bawahannya ya juga begitu," tegasnya.


(van/van)