PD: Jumlah Menteri dari Parpol Bisa Berubah

Jakarta - Presiden SBY dikabarkan kini telah berancang-ancang untuk merombak kabinetnya. Jika ada salah satu menteri dari parpol dicopot, Presiden berwenang penuh untuk mengubah komposisi para pembantunya.

"Itu hak prerogatif presiden. Mau ajak parpol apa nggak itu juga hak prerogatif presiden," kata Wasekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2011).

Namun Saan meyakini, Presiden tetap akan mempertimbangkan parpol koalisi. Menurutnya, Presiden pasti akan berkomunikasi dengan parpol koalisi lebih dulu jika kader parpol yang menjadi menteri, bekerja tidak sesuai dengan pakta integritas yang telah disepakati.

"Presiden akan kembalikan menteri rapor merah ke parpol," kata Saan.

Saan menilai reshuffle kabinet saat ini adalah momentum yang baik. Perombakan juga merupakan harapan masyarakat agar kinerja pemerintah berjalan lebih baik.

"Bukan desakan, itu harapan. Rakyat itu harapan, kalau parpol desakan. Demokrat tidak pernah mendesak," tuturnya.

Menurut Saan, Presiden tentu akan mempertimbangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat.

(lrn/gun)