Mendagri Sebut Mafia e-KTP Pihak Luar

Jakarta - Banyak isu miring menerpa mega proyek e-KTP. Mulai dari isu penggelapan dana hingga proses tender yang yang disinyalir curang. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuding proyek bernilai Rp 5,8 triliun itu ditunggangi mafia.

“Memang ada mafia di luar, ingin membangkitkan seolah-olah kita bersalah. Dengan harapan tender diulang. Kita punya data-data tentang itu. Bagaimana jaringan ini bekerja. Saya tidak pernah menyebut DPR, DPR tidak pernah terkait. Yang menyebut orang-orang tertentu di luar,” kata Gamawan.

Hal itu disampaikannya menanggapi permintaan sebagian anggota DPR yang minta agar Gamawan buka-bukaan soal mafia tersebut, dalam raker dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2011).

Gamawan menjelaskan saat tender berlangsung ada perusahaan yang menawarkan di bawah pagu Rp 6 triliun. Namun karena perusahaan itu tak lolos sejak di tahap administrasi maka perusahaan yang menawarkan harga murah itu gugur.

“Sebelum tender, kita minta dulu harganya ke produsen di luar negeri. Kita tinjau speknya dan semuanya itu di atas Rp 6 triliun. Bahkan ada yang Rp 9 triliun. Tapi kita pilih yang terdekat,” terangnya,

Merasa risau dengan isu tersebut, Gamawan kemudian menuliskan surat agar bila ada hal yang mencurigakan terkait e-KTP, Kapolri dan KPK tidak segan memeriksanya.

“Setelah tender saya buat surat ke Polri dan KPK. Kapolri sudah memberikan jwaban, KPK tidak memberikan pendapat. KPK 2 kali disurati, sebelum tender dan sesudah,” imbuhnya.

(feb/van)