"Presiden harus jadikan variabel perlindungan anak dan keluarga dalam reshuffle kabinet. Presiden harus ganti menteri yg tidak melindungi anak dan eluarga," kata Wakil Ketua KPAI Asrorun Niam dalam pernyataannya yang diterima detikcom, Senin (19/9/2011).
Presiden, lanjut pria yang akrab disapa Niam ini, harus menjadikan variabel rekam jejak perlindungan keluarga dan anak dalam reshuffle kabinet.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Niam, bagaimana mungkin pejabat yang harus melindungi kepentingan publik, sementara dia tidak dapat melindungi keluarga dan anak.
"Anak dan keluarga adalah komponen terkecil masyarakat. Melindungi yang kecil saja gagal, kok menjadi pejabat publik," terangnya.
Keluarga merupakan benteng perlindungan anak. Pejabat publik yang memimpin dan mengemban tugas layanan publik harus sudah teruji sukses dalam memimpin institusi terkecilnya, yakni keluarga.
"Untuk itu, menteri-menteri yang diindikasikan bermasalah dalam keluarga, tidak memberikan perlindungan anak-anak dan keluarga harus diganti," kata Niam.
Diketahu beberapa menteri di kabinet SBY pernah dikait-kaitkan dengan urusan keluarga. Kabar itu sempat beredar di jejaring sosial terkait kehidupan pribadi menteri. Namun kemudian gosip itu luntur seiring bantahan dari sang menteri.
(ndr/gun)










































