Sultan: Reshuffle Jangan Hanya karena Desakan Publik

Semarang - Belakangan, isu reshuffle kembali mengemuka. Karena menjadi hak preogatif presiden, maka tidak selayaknya hal itu dilakukan hanya karena desakan publik.

"Harus ada kondisi rasional, perlu tidaknya langkah itu (reshuffle) ditempuh," kata Sultan Hamengkubuwono X usai mengisi kuliah umum di Unika Soegiyopranoto Semarang, Jalan Pawiyatan Luhur, Semarang, Jawa Tengah, Senin (19/9/2011).

Ketika ditanya apakah saat ini kondisinya rasional untuk melakukan reshuffle, Sultan menjawab diplomatis. Menurut dia, presiden yang harus menilai. Kalau memang perlu, maka reshuffle harus dilakukan.

Isu reshuffle, lanjut Sultan, naik turun. Saat ini isunya naik karena beberapa menteri dianggap mempunyai rapor merah. "Kalau memang mempunyai rapor merah, rapor merah seperti apa?" tuturnya.

Raja Keraton Yogya lulusan Ketatanegaraan UGM ini meyakini, reshuffle bukan satu-satunya solusi. Bisa jadi, hal itu justru jadi bumerang. Misalnya, jika orang yang mengganti posisi menteri tertentu, tidak lebih baik dari pejabat sebelumnya.

"Itu secara politis jelas jadi masalah lagi bagi presiden dan pemerintahan," jelasnya.

Daripada ribut reshuffle, Sultan meminta pejabat atau menteri tahu diri. Kalau memang dianggap tidak berhasil, lebih baik mengundurkan diri, tidak usah menunggu di-reshuffle. Tindakan ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

"Menjadi pejabat itu bertanggungjawab secara moral. Jangan bisanya berlindung di bawah rule of law saja," demikian Sri Sultan Hamengkubuwono X.

(try/nwk)