"Kalau ada penggantian menteri, ketua umum parpol pasti diajak bicara dahulu. Tetapi sejauh ini belum ada itu," ungkap Ketua DPP PAN, Hatta Rajasa, Senin (19/9/2011).
Hatta ditemui wartawan di Kantor Presiden, Jakarta. Dirinya hadir di sana untuk ikuti rapat kabinet dalam kapasitas dirinya sebagai Menko Perekonomian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun di dalam kontrak koalisi, ada klausul yang menyebutkan reshuffle kabinet Presiden SBY akan membicarakannya dahulu dengan ketua umum parpol terkait. Hatta yakin Presiden SBY tidak akan menyalahi kesepakatan itu.
"Tidak perlu didesak dari kiri dan kanan. Presiden bisa mengambil putusan apa pun," sambung Hatta.
(lh/gun)
