Awas 'Uang Nazaruddin' Beredar di Pilkada Kota Yogya

Yogyakarta - "Waspada!!! Uang hasil korupsi Nazaruddin beredar di Pilkada Yogyakarta". Ini adalah tulisan di spanduk agar warga Kota Yogyakarta waspada terhadap politik uang menjelang pelaksanaan pilkada yang digelar pada Minggu 25 September 2011.

Spanduk tersebut terpasang sejak Sabtu (17/9) hingga hari ini Senin (19/9/2011). Spanduk tersebut terpasang di beberapa tempat, misalnya di kawasan Kampung Klitren Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Jl Ipda Tut Harsono, Timoho, Tegalrejo, Suryowijayan dan Mantrijeron.

Tulisan di spanduk tersebut dimaksudkan agar warga Yogyakarta mewaspadai adanya politik uang atau serangan fajar menjelang coblosan. Sebab beberapa hari lagi sudah memasuki hari tenang dan semua atribut kampanye sudah harus bersih di semua tempat.

Bentuk dan ukuran yang tertulis di spanduk juga hampir sama, panjangnya sekitar 2 meter dan lebar 80 cm dengan bahan vinyl. Di spanduk tersebut juga terpampang foto mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), M Nazaruddin yang mengenakan jas biru. Sebagian besar spanduk tersebut di pasang berdekatan dengan gambar atau poster para calon yang maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta.

Tidak diketahui siapa yang memasang spanduk seperti itu. Hanya saja dibagian bawah tertulis 'Rakyat Yogyakarta Pengawal Penetapan'. Dalam Pilkada Yogyakarta tiga pasang calon yang maju dan diusung parpol tanpa keikutsertaan calon independen. Pasangan nomor urut 1 Zuhrif Hudaya-Aulia Reza diusung oleh PKS. Pasangan nomor urut 2 Achmad Hanafi Rais-Tri Harjun Ismaji diusung PAN, PD, PPP dan Gerindra. Pasangan nomor urut 3 Haryadi Suyuti-Imam Priyono diusung PDIP dan Partai Golkar.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rozaki mengatakan tidak ada yang berubah dalam pilkada baik bupati, walikota, gubernur hingga pemilu di Indonesia. Politik floating mass atau massa mengambang yang diterapkan pemerintahan Orde Baru masih terasa sehingga tidak akan mengalami banyak perubahan.

"Adanya politik uang masih bisa terjadi dan pemilu hanya sebuah panggung sandiwara politik," katanya.

(bgs/vit)