Akibat 8 Kementerian, Kepercayaan Publik Pada SBY Tinggal 37,7%

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden SBY turun tinggal 37,7 persen. Ada sejumlah isu yang menjadi penyebab termasuk masalah di 8 kementerian yang ikut mempengaruhi.

Tingkat kepercayaan itu menurun 15 persen. Pada Januari 2010, SBY masih berada di angka aman 52,3 persen. Dalam perhitungan LSI, angka 37,7 dianggap tidak aman. Korupsi dan skandal selingkuh menjadi salah satu penyebab.

Angka tersebut dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di kantornya, Jl Pemuda, Jakarta Timur, Minggu (18/9/2011). Survei dilakukan 5 hingga 10 September 2011 dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden. Teknis survei bermargin error 2,9 persen ini dilakukan dengan wawancara tatap muka maupun kuisioner.

"Hasilnya, kini hanya 37,7 persen publik yang puas atas kinerja kabinet SBY-Boediono. Hanya kurang dari 2 tahun sudah merosot 15 persen," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby saat memaparkan hasil survei LSI.

Menurut survei tersebut terdapat 5 alasan dominan yang mendorong kepercayaan publik menurun. Masalah skandal korupsi menjadi sebab utama. Hal ini terutama kasus di Kemenpora dan Kemenakertrans.

"Heboh kasus korupsi di Kemenpora dan Kemenakertrans bertolakbelakang dengan keinginan pemerintah yang mendengungkan ingin memimpin sendiri perang terhadap korupsi. Justri korupsi terjadi di rumahnya sendiri, di kementerian pemerintahannya sendiri," ucap Alfaraby menjelaslan alasan utama kemunduran kepercayaan publik.

Kedua, kemunduran kepercayaan publik didorong isu-isu negatif di masyarakat seperti maraknya ledakan tabung gas, remisi koruptor, perlindungan TKI dan kebebasan beragama.

"Kasus tabung gas meledak yang sudah membunuh banyak warga dianggap teror bom di rumah warga, menggeser isu terorisme. Juga kasus dipancungnya TKI Ruyati di Arab Saudi dan soal Ahmadiyah," imbuh Alfaraby.

Ketiga adalah soal hasil kinerja menteri yang dianggap tidak maksimal. Alasan ketiga ini lebih mengarah kerja kementerian yang dianggap tidak maksimal yaitu di Kementerian Pertanian dan Kemenpera.

"Dua kementerian yang bermasalah dengan ini adalah Menteri Pertanian Suswono dalam kasus sembako dan Menpera Suharso Manoarfa soal kasus perumahan," ujar mereka.

Sementara penyebab keempat dan kelima, lebih merujuk ke alasan pesonal yakni skandal perempuan dan kesehatan. Soal selingkuh -dan sudah dibantah- yakni menerpa Menhub Freddy Numberi, Menteri ESDM Darwin Saleh, dan Menpera Suharso Monarfa.

Sementara untuk kasus kondisi kesehatan menimpa Menkes Endang Rahayu dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Sehingga kalau dihitung-hitung, ada 8 kementerian yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

"Secara faktual, berita belum tentu benar. Namun selingkuh sang menteri dengan wanita lain dianggap sinyal cacat moral. Publik menilai, istriya saja ditipu apalagi rakyat Indonesia yang tidak punya hubungan emosional," kata Al Faraby.

(Ari/fay)