Reshuffle Bukan Sekadar Ganti Menteri Tapi Perbaiki Birokrasi

Jakarta - Menjelang dua tahun pemerintahan SBY-Boediono, reshuffle kembali menjadi wacana. Saat reshuffle dilakukan kelak, seharusnya bukan sekadar mengganti menteri tetapi juga memperbaiki birokrasi.

"Jangan hanya menteri diganti, lalu sudah. Tapi harus lebih dari itu, harus diikuti pembenahan birokrasi. Reshuffle ini kan sebenarnya untuk pembenahan governance, dan bukan sekadar untuk mendongkrak citra penguasa," tutur pengamat politik Arie Sudjito dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (18/9/2011).

Menurut akademisi UGM ini, jika reshuffle dilakukan tanpa diikuti pembenahan birokrasi, maka selepas para menteri lama lengser, banyak dari mereka atau stafnya yang terjerat kasus. Hal ini akan selalu terjadi jika reshuffle hanya dilakukan dengan mengganti personel tanpa diikuti pembenahan di bawahnya.

"Kita harus waspada pada birokrasi di bawah kementerian atau dinas yang belum berubah watak. Kalau ingin menyelamatkan negeri, reshuffle harus disertai dengan rute reformasi birokrasi yang efektif. Ini terkait dengan pelayanan publik. Persoalannya bukan hanya sosok simbolik," sambung Arie.

Dia menambahkan, masalah-masalah yang dihadapi birokrasi di Indonesia begitu luas. Ada masalah struktural, indikasi korupsi, tidak transparannya tender proyek, masalah perekrutan pegawai, dan sebagainya. 

"Saya kira kalau selama ini sering mengemuka wacana reshuffle, sepertinya akan dilakukan tapi ternyata tidak jadi, karena masih bertumpu pada kepentingan citra. Sekarang ini kalau memang mau reshuffle seharusnya bukan basa-basi, tapi otentik pada reformasi birokrasi," ucap Arie.

Wacana reshuffle menguat lagi menjelang 2 tahun pemerintahan SBY-Boediono lantaran sejumlah kementerian didera dugaan korupsi. Misalnya saja di Kemnakertrans, muncul dugaan suap yang melibatkan dua pejabat di kementerian dan seorang rekanan. Selain itu, di Kemenpora muncul dugaan suap pembangunan Wisma Atlet yang juga menyeret-nyeret Sekretaris Menpora Wafid Muharam dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

(vit/fay)