Pimpinan DPR Harus Terbuka Mengenai Transaksi Mencurigakan

Jakarta - Pimpinan DPR telah mengumumkan adanya transaksi mencurigakan anggota Badan Anggaran (Banggar). Temuan ini seharusnya diumumkan secara transparan kepada masyarakat.

"Seharusnya apabila mau transparan, dibuka saja sekalian. Jangan sampai seperti sekarang ini, dimana malah menimbulkan anggapan yang berbeda di masyarakat," terang Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Sebastian Salang kepada detikcom, Minggu (18/9/2011).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR malah menyisakan banyak pertanyaan bagi publik. Situasi ini karena informasi yang diberikan tidak utuh dan dan malah terkesan ada yang disembunyikan dari masyarakat.

"Apa yang sudah dilakukan pimpinan DPR ini malah membuat publik bertanya-tanya. Apakah memang hanya satu atau dua orang yang mempunyai transaksi mencurigakan dan juga saya meminta pimpinan DPR jangan main-main mengenai kasus ini," ungkapnya.

Sebelumnya, diberitakan Pimpinan DPR mendapat surat berisi laporan transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Di surat itu tertulis, seorang anggota Badan Anggaran DPR terlacak melakukan 21 transaksi mencurigakan.

"Mengenai PPATK, dalam rapim sekarang ini sedang ditelusuri temuan 21 transaksi yang melibatkan seorang anggota Banggar DPR," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Hal ini disampaikan Pramono dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9) lalu.

Pramono mengapresiasi temuan PPATK itu. Ia berharap KPK terus menelusuri arah transaksi mencurigakan ini.

"Mudah-mudahan temuan ini bukti PPATK bersungguh-sungguh bahwa PPATK valid dan kredibel untuk mengungkap persoalan Banggar. Dan kalau terjadi kong-kalingkong pasti melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, kontraktor atau biasanya menggunakan broker, dan beberapa orang anggota Badan Anggaran, dan ini perlu mendapatkan perhatian menyeluruh," tuturnya.

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Namun ia menolak mengungkap nama siapa anggota Banggar tersebut.

"Mengenai PPATK itu kami menerima dalam bentuk surat dan sepakat tidak mengungkap siapa orangnya dan transaksinya. Tapi kami mendukung penuh untuk ditelusuri," jelas Priyo.

Sebelumnya terkait hal ini, anggota Banggar Wa Ode Nurhayati curiga dirinya dikerjai pimpinan DPR. Dia merasa temuan anggota Banggar dengan 21 transaksi itu mengarah kepada dirinya. Namun dia yakin tidak pernah melakukan transaksi melanggar hukum.



(mok/mok)