Selain Hukuman Pidana, Koruptor Juga Harus Dikenai Sanksi Sosial

Jakarta - Hukuman untuk seorang koruptor di negeri ini memang sangatlah kurang. Selain hukuman pidana yang ringan, tak ada sanksi sosial untuk seorang koruptor.

"Saya kira harus diberi efek jera. Selain hukuman badan, harus ada juga hukuman sosial," kata sosiolog Musni Umar kepada detikcom, Minggu (18/9/2011).

Dosen Universitas Indonesia ini menjelaskan, hukuman untuk seorang koruptor di negeri ini masih tergolong ringan. Selain itu, publik juga sering kali tidak menganggap masalah tindakan koruptor dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kondisi ini membuat orang berpikir korupsi saja, dengan sisa uang yang besar setelah selesai hukuman, biasanya koruptor itu menyumbang berbagai kegiatan dan masyarakat tak memberikan hukuman sosial kepada koruptor itu," papar Musni.

Kondisi ini yang membuat korupsi menjadi sulit diberantas. Perilaku para elit politik juga menjadi pemicu rakyat tak menanggalkan perilaku korupsi.

"Terlebih lagi masyarakat Indonesia itu sikapnya patronialistik, mereka terbiasa mencontoh patronnya. Tidak heran, bukan cuma masyarakat atas, tapi juga masyarakat bawah," tegas Musni.

Jika ingin benar-benar menghilangkan korupsi dari bangsa ini, para elite harus bisa menjadi teladan. Mulai dari pernyataan dan perilaku harus bisa dijadikan pedoman bagi rakyat.


(mok/mok)