PDIP: Reshuffle Kabinet, SBY Jangan Tersandera Parpol Koalisi

Jakarta - Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mendorong Presiden SBY untuk melakukan reshuffle kabinet demi meningkatkan efektivitas pemerintahan. Presiden SBY diminta untuk melakukan reshuffle kabinet secara objektif tanpa terpengaruh hasutan parpol koalisi

"Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Kalau presiden menganggap kinerja anggota kabinetnya tidak optimal, tidak mampu menjabarkan misi presiden dalam 5 tahun, atau ada permasalahan pribadi sehingga mengganggu kinerja dan citra pemerintahan, ya sebaiknya ganti saja yang lebih tepat dan profesional di bidangnya," ujar Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo.

Hal ini disampaikan Tjahjo kepada detikcom, Sabtu (17/9/2011).

Menurut Tjahjo, reshuffle kabinet perlu didasarkan pada hasil evaluasi kinerja para menterinya. Sehingga tidak hanya menghamburkan APBN tanpa realisasi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

"Daripada hanya menghamburkan anggaran belanja negara tapi tidak ada manfaat dan hasil maksimal buat peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Jangan sampai presiden tersandera secara politik oleh parpol pendukungnya sehingga tidak bisa melakukan apa-apa," imbaunya.

Apakah PDIP akan masuk dalam kabinet? Tjahjo menegaskan PDIP tetap akan kritis terhadap pemerintahan.

"Bagi PDIP Perjuangan, berjuang untuk kesejahteraan rakyat yang paling utama. Program /kinerja pemerintah yang tidak pro rakyat pasti PDI Perjuangan mengkritisinya secara objektif,"tutur Tjahjo.

Tjahjo berpesan agar pemerintah ke depan lebih fokus pada program reformasi birokrasi. "Tugas utama pemerintahan ini ada reformasi total birokrasi dan reformasi total kebijakan politik pembangunannya," tandasnya.
 

(van/ndr)