FPAN: Pimpinan DPR Punya Agenda Incar Wa Ode Nurhayati

Jakarta - FPAN DPR mengecam sikap pimpinan DPR yang mengumumkan 21 transaksi mencurigakan milik seorang anggota BK DPR. FPAN prihatin karena seorang anggotanya di badan anggaran, Wa Ode Nurhayati, menjadi merasa diincar.

"Itu tidak bijak, pimpinan tidak bijak mengumumkan transaksi mencurigakan satu anggota DPR. Itu harusnya dibahas dengan bijak di rapat internal. Itu kan kelihatan pimpinan DPR punya agenda khusus mengincar Wa Ode Nurhayati,"ujar Ketua FPAN DPR, Tjatur Sapto Edy.

Hal ini disampaikan Tjatur kepada detikcom, Sabtu (17/9/2011).

Tjatur mempertanyakan kenapa hanya rekening seorang anggota Banggar saja yang ditelusuri. "Kenapa hanya satu yang ditelusuri, kenama minta laporan perorang, kan banyak anggota DPR," keluh Tjatur.

Menurut Tjatur, harusnya pimpinan DPR menunggu PPATK mengeluarkan laporan rutin terkait rekening DPR. "Kalau mau mendapatkan laporan dari PPATK itu semestinya laporan enam bulanan sekali itu dilihat. Kurang bijak hanya meminta laporan transaksi seorang anggota banggar ini terkesan mengincar,"protesnya.

Ia pun meminta pimpinan DPR lebih bijaksana. Hingga tidak menimbulkan perdebatan tak baik di DPR.

"Saya mengimbau pimpinan jangan begitu. Artinya kalau begitu caranya nanti Wa Ode punya data yang lain kan nggak bagus. Ini pimpinan kurang halus, transaksi mencurigakan belum tentu pidana, kurang bijak diumumkan," tandasnya.

Badan Kehormatan (BK) juga sudah menegur pimpinan DPR yang mengumumkan adanya 21 transaksi mencurigakan di Badan Anggaran DPR. Tindakan pimpinan DPR ini dianggap melanggar kode etik dewan.

Dua pimpinan DPR itu adalah Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Keduanya mengungkapkan surat dari PPATK yang mengungkap ada 21 transaksi mencurigakan menyangkut seorang anggota Banggar DPR.

Namun dua pimpinan DPR tersebut menegaskan tak pernah melanggar kode etik DPR. Pimpinan DPR juga membantah mengincar Wa Ode Nurhayati secara pribadi.

"Enggak ada, kita juga tidak pernah menyebut nama. Itu PPATK hanya menindaklanjuti permintaan BK DPR karena memang ada laporan masyarakat," ujar Wakil Ketua DPR bidang Anggaran Anis Matta.


(van/ndr)