"Sebaiknya presiden menggunakan hak prerogratifnya untuk mengganti menteri yang dianggap tidak kredibel. Kasus korupsi yang terkuak membuat kinerja menjadi terganggu dan pemerintahan tidak efektif," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sat berbincang dengan detikcom, Jumat (16/9/2011).
Muzani menilai, hampir 2 tahun pemerintahan SBY selalu dirundung masalah. Mulai dari skandal korupsi di sejumlah kementerian hingga pencapaian kesejahteraan masyarakat yang tak kunjung terlihat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Muzani, SBY tidak mudah melakukan reshuffle karena disandera politik koalisi. Meski begitu, tak ada pilihan lain selain mengevaluasi seluruh kementerian yang bermasalah.
"Isu soal reshuffle ini selalu dijadikan uji loyalitas sejauh mana kekuatan parpol koalisi," tutup anggota Komisi I DPR ini.
(ape/fiq)











































