Julian: Kasus Korupsi & Integritas Jadi Pertimbangan Reshuffle

Jakarta - Oktober mendatang pemerintahan SBY-Boediono memasuki tahun ke tiga. Seperti juga tahun lalu, akan ada evaluasi tahunan mengenai capaian setiap kementerian. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan reshuffle terhadap susunan keanggotaan KIB II, baik karena masalah kinerjanya maupun integritas menteri yang bersangkutan.

"Banyak dorongan agar presiden tegas terhadap menteri tersandung kasus korupsi. Presiden memberi atensi terhadap hal seperti itu, bukan hanya kasus korupsi tapi juga termasuk integritas. Kita tunggu bagaimana yang dilakukan dalam memasuki tahun ketiga pemerintahan," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9/2011).

Penanganan sejumlah menteri yang namanya belakangan dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi, menurutnya, akan dilakukan sesuai dengan proses hukum kasus bersangkutan. Bahwa menteri yang terlibat dalam kasus korupsi baru akan dipecat dari kabinet setelah resmi menyandang status hukum sebagai terdakwa.

"Jelas di sini bilamana seseorang jelas-jelas secara hukum terbukti dinyatakan bersalah atau terdakwa, maka langsung diberhentikan. Bagaimana bisa melakukan suatu proses (pemecatan) yang mendahului proses hukum? Proses hukum harus dihormati," papar Julian.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan Presiden SBY menonaktifkan menteri tanpa harus menunggu proses hukum sampai bergulir ke pengadilan.

"Itu bisa saja tergantung bagaimana konteks atau situasinya. Namun sejauh tidak ada urgensi melakukan, itu memang tidak dilakukan," sambungnya.

(lh/lrn)