Bukan Hanya Menteri, SBY Juga Perlu Dievaluasi

Jakarta - Isu reshuffle kembali mencuat setelah beberapa kementerian tergelincir kasus korupsi. Namun bukan hanya menteri yang perlu dievaluasi, tapi juga kepemimpinan Presiden SBY.

“SBY juga perlu evaluasi. Ini terkait dengan cara ia memilih menteri-menterinya, mengawasi kinerja menteri dan komitmen pemberantasan korupsi,” kata Febri dalam talk show DPD RI bertajuk 'Kementerian Sarang Koruptor?' di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2011).

SBY diminta mengevaluasi rekruitmen menteri dan bukan berdasar kontribusi partai politik. Menteri, lanjut Febri, sebaiknya dipilih berdasarkan kemampuan.

“Menteri tidak dipilih berdasarkan profesionalitas tapi berdasar kapasitas politik padahal politik membutuhkan sumber dana yang besar bukankah proses pemilihan menteri menjadi relasi perebutan rente yang harus dievaluasi. Maka presiden sendiri harus dievaluasi dan kemudian evaluasi kementerian tersebut,” terangnya.

Febri berharap jangan sampai isu reshuffle menjadi bola politik dengan hanya mengganti menteri tertentu karena transaksi politik baru. Ia menegaskan, evaluasi harus dilakukan terhadap presiden dan kementeriannya sendiri.

“Rekruitmen politik menjadi tantangan, kalau kementerian dibawah presiden digerogoti oleh virus korupsi, kalau tidak ada upaya luar biasa dari presiden maka omong kosong soal pemberantasan korupsi,” jelas Febri.

(feb/gun)