Priyo: SBY Perlu Ajak Bicara Ketum Partai Koalisi Soal Reshuffle

Jakarta - Partai Golkar menilai rencana reshuffle kabinet tak perlu dibahas di Setgab koalisi. Presiden hanya perlu mengajak ketua umum partai koalisi membicarakan rencana itu.

"Untuk reshuffle kabinet tidak perlu dibahas di Setgab. Hanya ketua umum partai diajak bicara. Kami berterimakasih jika Ketua Umum Golkar Pak Aburizal Bakrie diajak bicara, kalau tidak ya itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2011),

Menurut Priyo, presiden berhak melakukan reshuffle kabinet jika dirasakan perlu peningkatan efektifitas pemerintahan. Partai koalisi pun diimbau menghormati keputusan SBY.

"Kalau presiden demi efektifitas pemerintahan lalu melakukan tindakan reshuffle, evaluasi, geser menggeser, atau teguran, semua pihak harus menghormati. DPR dalam posisi menghormati apapun keputusan presiden," terang Priyo yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Apalagi Presiden punya evaluasi yang konkret. Melalui lembaga yang dibentuk khusus untuk evaluasi kabinet.

"Kami hormati kinerja UKP4 dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Sekali lagi momentumnya tepat pada hari ini atau tidak sama sekali," paparnya.

Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sedang mendapat sorotan, baik karena kasus korupsi ataupun masalah pribadi. Desakan untuk perombakan kabinet kembali dilontarkan dan Presiden SBY sudah menangkap pesan itu.

"Tidak bisa menggunakan kata atau kalimat yang lebih terang selain presiden menangkap pesan itu dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membuat perubahan-perubahan dalam kinerja yang tinggal tersisa 3 tahun ke depan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik. Daniel Sparingga, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (15/9) kemarin.

Pelaksanaan reshuffle terhadap susunan KIB II itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden SBY selaku Kepala Pemerintahan. Namun, benar bahwa ada desakan dari publik untuk melakukan perubahan.

"Tekanan terhadap pemerintah di 3 tahun tersisa ini bekerja secara baik, lebih efektif, produktif, itu adalah pesan politik moral yang diterima presiden," sambungnya.

(van/gun)