Takut Dikorupsi, Boediono Minta Uang CSR Tak Masuk APBD

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta dana Corporate Social Responsibility (CRS) langsung diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Tidak perlu dana itu masuk ke APBD dulu, karena bisa-bisa malah menjadi bancakan aparat Pemda.

"Asal sasarannya kita sepakat untuk rakyat di daerah, sebenarnya tidak perlu uang itu harus masuk dari pintu mana buat mana. Bahkan bisa saja hilang nanti di jalan," kata Wapres saat membuka Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta Convention Center (JCC), Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Boediono meminta pemda membuat aturan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dapat menyalurkan dana CSR secara transparan. Ia melarang pemda bermain-main dengan uang pertanggungjawaban sosial yang diamanahkan kepada masyarakat.

"Saya harapkan pimpinan pemda memikirkan modalitasnya jangan semuanya harus satu masuk APBD dulu keluar lagi. Itu lama sekali dan masyarakat terlalu lama menunggu," terang Boediono.

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu, uang CSR harus aman tersalurkan. Suasana aman tersebut akan menggugah dunia usaha untuk melipatgandakan CRS-nya lebih dari sekarang ini.

"Kalau ada rasa aman ini, dunia usaha dengan kesadaran mendalam dari para pimpinannya akan lipatgandakan CSR-nya. Kita rela membayar pajak juga karena merasa oh ini akan sampai ke kepentingan yang memang diperlukan, yang kita inginkan," jelas Boediono.

(irw/gun)