"Jadi ini ada oknum yang kalah tender dan mafia yang kalah. Saya bila perlu sampai mati akan melawan mereka. Saya ini menjaga integrasi saya selama 30 tahun. Saya tahu mereka mempangaruhi kesana kemari. Jangan negara ini diatur mafia. Jabatan bagi saya nomor dua. Saya tidak akan toleransi dengan mafia," tegas Gamawan Fauzi dalam keterangan persnya di kantornya Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (14/9/2011) malam.
Sayangnya, Gamawan enggan menyebutkan siapa pihak yang dianggap pihak atau mafia yang dinilainnya kalah tender tersebut. Yang jelas, menurutnya, pihaknya saat proses pratender tidak mau ikut campur urusan Panitia Lelang. Karena, agar dirinya tidak dianggap melakukan intervensi sudah dua kali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mau melakukan pengawasan atas proses tender.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain meminta KPK, Kemendagri juga telah meminta LKPP dan BPK menjadi pendamping. Juga meminta Kejaksaan Agung dan Polri memberikan masukan soal program e-KTP. Semua pihak telah memberikan masukan, tinggal Kejagung yang belum merespons. BPK bahkan telah mengeluarkan auidt bahwa tender sudah tidak ada masalah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, disebut-sebut berteman dekat dengan pemenang tender proyek e-KTP. Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, pun membantah kabar miring itu.
"Oh tidak ada, mau tahu kamu? Ini saya omongkan ya. Kalau Pak Gamawan mungkin pakewuh (segan) saya sekjennya biar saya yang omong. Kamu tahu? Telkom itu iparnya Pak Gamawan, itu kalah juga. Kalau Pak Gamawan enggak akan ngomong. Yang ngomong sekjen. Coba tunjukkan temen-temen wartawan kalau yang menang itu ada saudara Pak Gamawan," kata Diah di gedung DPR.
(zal/anw)










































